DPD RI Soroti Kelangkaan Solar di Sumatera Selatan, Eva Susanti Minta Evaluasi Distribusi BBM
Jakarta, sekon.id – Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di wilayah Sumatera Selatan kembali menjadi perhatian serius di tingkat nasional. Anggota Komite II DPD RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan, Eva Susanti, menyoroti kondisi tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina (Persero) yang digelar di Jakarta.
Rapat tersebut berlangsung pada Senin (8/6/2026) di Ruang Rapat Mataram, Gedung B DPD RI Lantai 2, dengan agenda utama membahas stok dan harga BBM di berbagai daerah di Indonesia.
Dalam forum resmi tersebut, Eva Susanti secara langsung menyampaikan aspirasi masyarakat Sumatera Selatan terkait kesulitan memperoleh BBM jenis solar yang selama ini dikeluhkan oleh para sopir angkutan dan pelaku usaha transportasi.
Ia menegaskan bahwa antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumsel masih kerap terjadi akibat terbatasnya pasokan solar yang tersedia.
“Saya langsung mempertanyakan persoalan kelangkaan BBM, khususnya solar di Sumatera Selatan. Kondisi ini sering menimbulkan antrean panjang di SPBU,” ujar Eva Susanti dalam rapat tersebut.
Menurutnya, kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan gesekan sosial di lapangan.
Soroti Dampak Sosial hingga Insiden Maut di SPBU
Dalam penyampaiannya, Eva Susanti juga menyinggung dampak serius dari antrean panjang BBM yang terjadi di lapangan. Ia menilai kondisi tersebut telah memicu ketegangan sosial, bahkan berujung pada peristiwa tragis di salah satu SPBU di Kota Palembang.
Peristiwa tersebut menimpa seorang sopir truk bernama Yepran Firmansyah (33) di SPBU Jalan Noerdin Pandji, Kecamatan Sukarami, Palembang. Insiden bermula saat korban tengah mengantre solar, namun terjadi perselisihan dengan pengendara lain yang diduga menyerobot antrean.
Situasi sempat memanas hingga akhirnya berujung pada penyerangan yang menyebabkan korban meninggal dunia.
“Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Nyawa manusia jauh lebih berharga. Persoalan antrean dan pasokan BBM harus segera dicarikan solusi yang konkret,” tegas Eva.
Pertanyakan Keadilan Distribusi BBM di Sumsel
Selain persoalan antrean, Eva Susanti juga mempertanyakan alasan di balik terbatasnya pasokan BBM di Sumatera Selatan. Menurutnya, kondisi ini terasa janggal mengingat Sumsel merupakan salah satu daerah penghasil minyak dan gas di Indonesia.
Ia menilai ketimpangan distribusi perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan PT Pertamina agar tidak menimbulkan kesenjangan antarwilayah.
Dalam kesempatan itu, ia juga menggambarkan kondisi para sopir truk yang kerap harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU demi mendapatkan solar bersubsidi.
“Setiap kali pulang ke dapil, saya melihat sopir-sopir truk harus mengantre panjang. Bahkan ada yang sampai tidur-tiduran di sekitar SPBU sambil menunggu giliran mengisi solar,” ungkapnya.
RDP tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan PT Pertamina Patra Niaga Subholding Downstream, di antaranya Wakil Direktur Utama I Taufik Aditiyawarman, Direktur Pemasaran Ritel Eko Ricky Susanto, Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Hari Purnomo, Direktur Penunjang Bisnis Putut Andriatno, serta Corporate Secretary Roberth Marchelino Verieza.
Dalam forum itu, berbagai persoalan terkait stok, distribusi, serta harga BBM di sejumlah daerah turut dibahas secara menyeluruh.
Dorongan Evaluasi Sistem Distribusi BBM
Melalui RDP tersebut, Komite II DPD RI berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di Indonesia, khususnya untuk jenis solar bersubsidi yang sangat dibutuhkan oleh sektor transportasi dan logistik.
Kelangkaan BBM di daerah dinilai tidak hanya berdampak pada kelancaran aktivitas ekonomi, tetapi juga dapat memicu potensi konflik sosial jika tidak segera ditangani secara serius dan terukur.
Sorotan yang disampaikan oleh Eva Susanti menjadi pengingat bahwa persoalan energi, khususnya distribusi BBM, masih menjadi isu krusial di daerah.
Kasus antrean panjang solar di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa kebijakan distribusi energi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan keselamatan masyarakat.
Dengan adanya dorongan dari DPD RI, diharapkan PT Pertamina bersama pemerintah dapat segera mencari solusi konkret agar ketersediaan BBM di daerah, khususnya Sumsel, dapat lebih merata, adil, dan tidak lagi menimbulkan dampak sosial yang merugikan masyarakat. (rd)
3 komentar